Menhan sebut PKI sudah bunuh 7 jenderal, permintaan maaf tak perlu

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah tak perlu meminta maaf kepada keluarga korban Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, PKI sudah membunuh tujuh jenderal dan melakukan pemberontakan di Indonesia. "Maaf, kita pakai logika saja. Jangan nyalah-nyalahin orang, pakai logika. Yang memberontak siapa, yang membunuh duluan siapa, yang membunuh jenderal-jenderal TNI itu siapa. Masak yang dibunuh dan diberontakin minta maaf," kata Ryamizard saat acara silaturahmi dengan media massa di kantornya, Jakarta, Rabu (19/8). "Sama saja saya, saya digebukin, babak belur, lalu saya minta maaf. Yang benar saja," cetus mantan Kasad ini. Menurutnya, pemerintah tak akan maju jika selalu mengurusi masa lalu yang tak akan bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, sejarah lebih baik dijadikan pelajaran untuk bangsa. "Sudahlah, lupakan. Kita bangun bangsa ini ke depan. Minta maaf berarti salah, lalu minta ganti rugi, lalu apa? Tidak selesai. Kita sudah menduga seperti itu. Kita sudah membangun jangan dikotori seperti itu. Yang sudah-sudah, jadi pelajaran bagi kita," kata dia. Lebih jauh, dia akan menyampaikan ide gagasan pemerintah tak perlu minta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal pemerintah tak pernah menaruh dendam kepada korban-korban PKI. "Ini memberontak, membunuh, masak meminta kita minta maaf. Sudahlah, kita salaman, kita bekerja untuk negara kita. Jadi masih meninggalkan dendam. Kalau orang beragama, bagi bapak kita, kita adalah orang yang paling disayangi. Kalau dia salah, maaf itu cukup," tegas dia. Dia mencontohkan bagaimana sikap seorang anak yang biarpun orang tuanya melakukan kesalahan terhadap dirinya, namun tetap tidak menyimpan dendam, dan memaafkan. Rasa itu, katanya muncul karena kecintaan anak terhadap orang tuanya. "Jadi keularga PKI ini sayang tidak sama Indonesia. Tak perlulah simpan dendam. harus berpikir jernih, kalau dendam ga pernah maju-maju, bertambah kompleks masalah kita," katanya.

Kapal SSV, Bukti Prestasi PAL INDONESIA di Pasar Internasional

Setelah melaksanakan First Steel Cutting pada Januari lalu, saat ini Strategic Sealift Vessel (SSV) kapal ke-1 memasuki tahap prosesi Peletakan Lunas (Keel Laying) bertempat di Bengkel Assembly, Divisi Kapal Niaga, PT PAL INDONESIA (Persero), yang ditandai dengan prosesi peletakan koin pada block bagian ADB 3 PS milik kapal SSV ke-1, serta prosesi Pemotongan Plat Pertama (First Steel Cuttting) SSV kapal ke-2. Ini merupakan momentum penting bagi PT PAL INDONESIA (Persero) dalam mengemban tugas dan amanah sebagai Lead Integrator Matra Laut. Nantinya kapal SSV akan menjadi Alutsista pertama yang diekspor oleh Indonesia, khususnya PT PAL INDONESIA (Persero) dan sebagai pembuktian terhadap positioning PT PAL INDONESIA (Persero) di mata dunia international untuk produk Alutsista. Acara diawali dengan penekanan tombol sebagai penanda dilakukan peletakan lunas SSV-2 serta pemotongan plat pertama (First Steel Cutting) untuk SSV-1 oleh Wakil Kepala Staff Angkatan Laut Filipina (Vice Commander Philippine Navy) RADM CAESAR C TACCAD yang didampingi oleh Irjen Kementerian Pertahanan, Deputy Bid. Usaha Agro & Industri Setrategis Kemeterian BUMN, Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Aslog KASAL, Wakil Komisaris, dan Direktur Utama PT PAL INDONESIA (Persero). Kapal pesanan Filipina ini merupakan peningkatan dan pengembangan dari kapal jenis pengangkut yang pernah diproduksi oleh PT PAL INDONESIA (Persero) yakni Landing Platform Dock 125 Meter (KRI Banda Aceh 593 & KRI Banjarmasin 592). SSV didesain dengan panjang kapal 123 meter, lebar 21,8 meter, diawaki oleh 121 crew dengan mengangkut 500 pasukan, mampu mengangkut bobot hingga 10.300 Ton dengan draft 6 meter yang dapat melaju selama 30 hari dengan jarak 9.360 mile laut dengan kecepatan maksimal 16 knot dengan mesin berkapasitas 2 x 2.920 kw. SSV juga dapat membawa dua helikopter, kapal Landing Craft Utility (LCU), Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP), tank, hingga truk militer. Dengan jenis kapal ini, mampu mencapai hingga ke perairan dangkal. Selain itu SSV memiliki keunggulan khusus untuk negara kepulauan, dapat digunakan untuk keperluan perang dan non-perang. Seperti ketika terjadi bencana, kapal ini dapat dijadikan sebagai rumah sakit apung & SAR. Secara teknis untuk persyaratan tahapan Keel Laying kapal SSV ke-1 ini adalah cukup dengan meletakkan 1 buah blok konstruksi kapal di dalam Graving Dock 50.000 DWT, namun secara realisasi pembangunannya, mampu membangun 9 buah blok konstruksi kapal yang digabung. Progress pembangunan ini adalah sebagai konsekuensi yang diterapkan dalam rangka menjaga komitmen delivery kapal. Berbagai pengalaman yang dimiliki dalam membangun berbagai jenis dan ukuran kapal perang yang telah beroperasi baik yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut, Bea & Cukai maupun Kepolisian, maka kapal pesanan Kementerian Pertahanan Filipina ini (SSV) akan dilengkapi teknologi yang canggih dan komplek. Sehingga mengakomodasi kepentingan pemesan untuk mengarungi samudra lepas maupun perairan internasional serta berkoordinasi baik dalam operasi militer maupun non militer menuju peradaban dunia yang lebih baik. Dengan prestasi yang ditorehkan diharapkan Indonesia dapat menjadi bangsa Bahari yang mandiri, besar serta menjadi negara yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Selain itu PT PAL INDONESIA (Persero) dapat mengambil peran dalam memposisikan diri di pasar industri Internasional, serta dapat berperan dalam mewujudkan poros maritim dunia.

Joko Widodo Cuma Omong Kosong, Tak Ada Kerja Nyatanya

Hari ini, Selasa (12/5) media online South China Morning Post merilis berita tentang ketidakmampuan Presiden Indonesia, Joko Widodo dalam mengelola pemerintahan. Semenjak dilantik menjadi Presiden Indonesia, Joko Widodo seperti tidak begitu berguna bagi jalannya pemerintahan. Inflasi terus terjadi, mata uang jatuh, dan ekonomi morat-marit tak ada perkembangan sama sekali, yang ada justru kemunduran. Memang, kesalahan tidaklah sepenuhnya ada di pundaknya, karena keadaan ekonomi dunia memang sedang melambat. Akan tetapi Jokowi juga tidak mampu melakukan suatu kebijakan yang dapat mencegah akibat dari terjadinya hal itu bagi Indonesia. Retorikanya untuk melakukan perubahan mendasar disaat kampanye dulu, dianggap omong kosong. Sebenarnya, jika Presiden Joko Widodo seorang yang cekatan, dia seharusnya mampu menyelesaikan masalah tersebut; diantaranya dengan cara mengurangi pengeluaran APBN, mempermudah birokrasi dengan membuang runtutan birokrasi yang tidak perlu, dan serius memberantas KKN di pemerintahan. Dalam pelaksanaan program tersebut Jokowi harus kerja cepat. Supaya image Indonesia sebagai negara yang tereformasi birokrasinya tampak, sebagaimana pernah juga dilakukan Jepang dan India. Hal ini akan sangat mempengaruhi sudut pandang investor untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia. Sayangnya, selama ini Jokowi hanya banyak omong tentang program-program, tapi tidak ada aksi. Bahkan bisa dibilang lebih lambat dalam penyelesaian masalah dibanding jaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada April lalu, Presiden Joko Widodo saat presentasi di World Economic Forum (WEF) menyatakan kepada peserta forum, bahwa Indonesia menjanjikan keuntungan yang besar bagi pemodal yang mau menginvestasikan uangnya di Indonesia. Dan menyatakan kepada peserta untuk langsung menghubunginya apabila terdapat kendala berkenaan dengan birokrasi di Indonesia. Akan tetapi, tidak lama kemudian di forum Konferensi Asia-Afrika (KAA), Joko Widodo dengan sesumbarnya yang dahsyat mengatakan kepada masyarakat negara dunia untuk membuat “struktur ekonomi baru”. Keluar dari dominasi beberapa negara ekonomi besar. Tentu saja pidato Jokowi tersebut membikin terhentak lembaga-lembaga keuangan dunia. Sehingga masuknya modal asing ke Indonesia semakin sulit. Ajakan Jokowi kepada para investor untuk memasukkan modalnya ke Indonesia selama ini menjadi sia-sia belaka. Dan hal itu terjadi karena ketidakkonsistenan statemen dan kebijakan Presiden Joko Widodo, dimana satu sisi mengajak, tapi satu sisi mengecam. Dari sini terlihat bahwa Jokowi tidak mempunyai kemampuan memimpin secara sistematis. Antar kebijakan saling bertabrakan. Sehingga dalam kementerian pun tampak tabrakan kebijakan antar kementerian. Menunjukkan Presiden Joko Widodo tidak mampu mengkoordinasikan para pembantunya. Kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. (SCMP/ABP/ARB/Aryo)

Baku Tembak dengan Polisi Aceh, Anak Buah Din Minimi Tewas

Baku tembak terjadi di Dusun Pulo Meuria, Geurundong Pasee, Aceh Utara, Kamis (20/8) sore antara Polda Aceh dengan kelompok bersenjata Din Minimi. Salah seorang anak buah Din, Ridwan tewas dalam baku tembak tersebut. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Aceh Ajun Komisaris Besar Saladin, kejadian berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Ridwan bersama beberapa orang rekannya tengah berada di rumahnya di Dusun Pulo Meuria. ""Diperkirakan ada lima orang yang merupakan DPO (daftar pencarian orang)," kata Saladin kepada CNN Indonesia. Penggrebekan dilakukan petugas di kediaman Ridwan pukul 17.05 WIB. Namun bukan menyerah, anak buah Din Minimi malah melawa petugas dengan melepaskan tembakan. "Kontak tembak terjadi sekitar 30 menit," kata Saladin. Dalam kontak tembak tersebut Ridwan tewas tertembus peluru petugas. Sementara empat orang lainnya berhasil kabur dan masih dalam kejaran petugas. Dari lokasi penggrebekan, petugas mengamankan satu pucuk senjata api laras panjang AK-56 dan dua buah magazen yang masing-masing berisi 30 dan 26 butir peluru. Kelompok ini adalah bagian dari kelompok Din Minimi yang dalam beberapa bulan terakhir terlibat dalam kontak senjata dengan petugas. Din Minimi adalah bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka. Ia disebut terlibat dalam penembakan dua anggota intel TNI di Aceh beberapa waktu lalu.(CNN Indonesia)

SBY: Presiden Baru, Jangan Menyalah-nyalahkan yang Lama

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan soal etika bernegara di antara tokoh politik. Menurutnya, sesama tokoh yang pernah menjabat sebagai presiden tidak boleh saling mendahului. "Presiden baru, jangan menyalah-nyalahkan yang lama dan presiden yang lama tidak menjelek-jelekan yang baru," katanya dalam seminar menyambut Kemerdekaan Indonesia ke-70 di Universitas Indonesia, Kamis, 20 Agustus 2015. "Tak baik presiden lama menjelek-jelekan yang baru, atau yang lain. Saya tambah optimis setelah pensiun digantikan generasi yang baru," kata Presiden Indonesia keenam ini. SBY, panggilan akrab Yudhoyono, menjelaskan Indonesia harus mempertahankan model pembangunan berkelanjutan dan persahabatan di kancah dunia. Dia menyebut membantu Indonesia di pentas global dengan jabatannya sebagai Chairman Global Growth Green Institut sampai Desember 2016. "Jokowi menyelesaikan masalah dalam negeri. Saya mengimbangi yang tidak dikerjakan beliau di forum global," kata SBY. Dia mengatakan saat pemerintahannya selama sepuluh tahun, pendapatan Indonesia mencapai US$ 3.449, pada tahun 2013. Pada era Orde Baru pendapatan per kapita masih US$ 1.100-1.200 dan saat krisis moneter tersisa hanya US$ 600. Pada sepuluh tahun terakhir jabatan saya, katanya, bisa pendapatan per kapita meningkat sampai US$ 3.449 dari US$ 1.100 per kapita. Menurutnya, bila perkembangan ini bisa terus dilanjutkan tidak menutup kemungkinan pada 2030 Indonesia bakal menjadi emerging economy. Mantan Kasosspol ABRI ini mengatakan kawasan Asia-Pasifik ekonominya kurang tumbuh. Hal itu karena banyak yang terpecah belah. Dia berharap setiap warga negara Indonesia harus kuat jiwa nasionalismenya. "Yang penting jangan terpecah-pecah. Papua untuk Papua, Aceh untuk Aceh, Kalimantan Timur untuk Kalimantan Timur, Banten untuk Banten. Semuanya harus jadi satu," ucapnya. Indonesia yang mempunyai beragam suku dan bangsa, wilayahnya tidak boleh satu per satu lepas. Negara, kata dia, tidak boleh lengah terhadap ancaman yang bisa membuat pecah belah kesatuan. "Jaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Negara harus tegas, namun bijak. Keutuhan NKRI adalah harga mati," tuturnya. SBY berpesan agar Indonesia menjalin hubungan dengan negara lain. Masa depan Indonesia harus dimulai dari transformasi dari ekonomi sumber daya alam ke ekonomi berbasis sumber daya manusia, iptek, inovasi, dan wirausaha. "Indonesia masih mempunyai banyak pekerjaan rumah," katanya.(Tempo)

Kesimpulan SBY Setelah Menyimak Serius Visi dan Misi 11 Capres Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlihat menyimak dengan serius visi dan misi yang disampaikan 11 Capres peserta Konvensi Demokrat yang mengikuti "Debat Bernegara" di Puri Begawan, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/3/2014). Selain menyimak dengan serius, SBY juga mencatat apa saja yang disampaikan. Keseriusan SBY mencatat visi dan misi yang disampaikan kandidat Capres Demokrat itu membuat moderator Tina Talisa menanyakannya ke SBY yang duduk tepat di depan panggung acara debat. "Pak SBY mungkin ada pertanyaan bagi kandidat Capres. Karena Pak SBY sangat serius menulis," tanya Tina Talisa. SBY pun menyanggupinya. "Saya mencatat semua karena saya pandang sangat bagus dan solutif," kata SBY. SBY mengaku bangga dan senang dengan visi dan misi yang disampaikan oleh 11 kandidat Capres peserta Konvensi Demokrat itu. "Saya senang bangga dan saya ingin betemu segera dengan ke-11 kandidat untuk persiapan debat dengan Capres partai lain," kata SBY disambut tepuk tangan sekitar 1.000 orang yang hadir di acara itu.

PDIP Beraninya Bikin Kabinet Bayangan, Coba Sebut Capres-Cawapresmu Sekarang!

Pengamat Politik Heri Budianto menyarankan kabinet bayangan PDI Perjuangan harusnya juga menyertakan nama calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab, publik menunggu siapa capres dan cawapres yang akan diusung PDI Perjuangan dalam pemilihan presiden mendatang. "Itu akan lebih baik. Sebab beredarnya nama-nama kabinet bayangan menunjukkan kalo PDIP sepertinya hanya berani mengumumkan nama setingkat kabinet sebelum pileg," kata Direktur Polcomm Institute Heri Budianto ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (2/3/2014). Heri mengatakan bila hal itu merupakan strategi PDIP, maka tidak efektif. Karena, publik akan menilai PDIP masih ragu mencalonkan Capres. "Ini seperti bertolak belakang. Nama kabinet diumumkan, lalu Capresnya siapa belum jelas?" tanya Heri. Heri mengatakan dari perspektif komunikasi politik cara-cara ini tidak terlalu signifikan dapat membangun opini publik. "Kalau sekedar wacana ya sah-sah saja, namun saya berkeyakinan PDIP hanya ingin melihat reaksi publik. Tapi justru bisa akan berbalik negatif, karen capres yang akan diusung belum jelas," ujarnya.